BANGKA — Situasi di kawasan Sungai Baturusa kembali memanas. Sebanyak 160 unit Ponton Isap Produksi (PIP) diduga tetap beroperasi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan hutan bakau, dan hamparan nipah, padahal Satpolairud Polres Bangka di bawah pimpinan Kasatpolairud Iptu Arya Tanjung baru saja melakukan penertiban sekaligus imbauan penghentian kegiatan dua pekan lalu.
Kini muncul dugaan adanya sistem pungutan rutin yang menjadi "kunci" agar aktivitas tambang yang diduga ilegal ini tetap berjalan tanpa terhenti.
Rp500.000 Per Unit Per Minggu, H. PDL Diduga Koordinator
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, setiap unit PIP dikenakan pungutan sebesar Rp500.000 setiap minggunya. Dana tersebut diduga dikoordinir oleh sosok yang dikenal sebagai H. PDL, yang kerap tampil di area parkir perahu dan menjadi pihak yang wajib dimintai "izin" oleh siapa pun yang hendak melakukan penambangan.
Selain itu, muncul informasi adanya pungutan sebesar Rp5.000 yang diserahkan kepada Pemerintah Desa Baturusa. Hal ini masih memerlukan konfirmasi langsung kepada Kepala Desa Baturusa guna memastikan kebenaran serta peruntukan dana tersebut. Sementara itu, sosok yang diduga bertindak sebagai penampung sekaligus pembeli hasil timah disebut sebagai Wawan.
Warga Bertanya: Sumber Hidup, Namun Mengapa Harus Bayar?
Warga sekitar menyampaikan keprihatinan mendalam. Di satu sisi, aktivitas ini menjadi sumber penghidupan; di sisi lain, adanya pungutan teratur memunculkan keraguan yang semakin dalam.
“Ini memang antara periuk nasi masyarakat sekitar, tetapi mengapa harus ada pungutan-pungutan seperti ini?” demikian pertanyaan yang kini bergema di kalangan warga.
Ancaman Ekosistem & Dugaan Jalur Penyelundupan
Kekhawatiran tidak hanya berhenti pada soal pungutan. Aktivitas di kawasan DAS, hutan bakau, dan area nipah ini dinilai berisiko merusak ekosistem secara permanen. Lebih serius lagi, muncul dugaan kuat: pasokan bijih timah yang dihasilkan tidak hanya beredar di dalam daerah, melainkan ada indikasi diselundupkan ke luar negeri.
Pimpinan Investigasi Minta Aparat Segera Bertindak
Angga, Kepala Divisi Investigasi Media BEN GROUP Provinsi Babel, secara resmi meminta aparat penegak hukum untuk segera turun ke lapangan dan menindaklanjuti informasi ini.
“Pungutan itu dikumpulkan untuk apa dan ke mana peruntukannya? Di mana tempat penampungan bijih timahnya? Bagaimana aliran dana yang diduga masuk ke Pemerintah Desa Baturusa? Sosok yang diduga mengkoordinir ini wajib dikonfrontasi secara langsung,” tegas Angga.
Imbauan Sudah Diberikan, Mengapa Tetap Berjalan?
Satpolairud Polres Bangka telah menegaskan larangan kegiatan dua minggu lalu. Namun kenyataannya, aktivitas diduga masih berlangsung. Hal ini memunculkan satu pertanyaan mendasar: apakah pungutan yang ada berfungsi sebagai "biaya perlindungan" yang membuat kegiatan ini kebal dari penindakan?
Publik kini menantikan jawaban terbuka dari Kepala Desa Baturusa, klarifikasi dari H. PDL, serta tindakan nyata dari Polres Bangka agar larangan yang telah disampaikan benar-benar dipatuhi.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini diterbitkan, tim masih berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak-pihak terkait. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka.
(Redaksi)
Tags:
Berita