Scroll Untuk Baca Berita Gambar Konten
EUR to USD: 1.18122 +0.00170 (+0.14%) GBP to USD: 1.27450 +0.00230 (+0.18%) USD to JPY: 149.23 -0.15 (-0.10%) AUD to USD: 0.66890 +0.00050 (+0.07%) USD to CAD: 1.35670 -0.00080 (-0.06%) USD to CHF: 0.88340 -0.00030 (-0.03%) CNY to USD: 0.13860 +0.00010 (+0.07%) INR to USD: 0.01200 +0.00002 (+0.17%) IDR to USD: 0.000065 +0.0000001 (+0.15%) SGD to USD: 0.74230 +0.00040 (+0.05%) MYR to USD: 0.21450 +0.00020 (+0.09%) THB to USD: 0.02830 +0.00003 (+0.11%) VND to USD: 0.000042 +0.00000005 (+0.12%) KRW to USD: 0.000750 +0.000001 (+0.13%) BRL to USD: 0.19230 +0.00030 (+0.16%) MXN to USD: 0.05890 +0.00010 (+0.17%) RUB to USD: 0.01090 +0.00002 (+0.18%) ZAR to USD: 0.05340 +0.00004 (+0.08%) AED to USD: 0.27230 +0.00001 (+0.004%) SAR to USD: 0.26670 +0.00001 (+0.004%) TRY to USD: 0.03120 +0.00005 (+0.16%)

Pembentukan Komite Reformasi Kepolisian, Siapakah Yang akan Jadi Ketua


JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia sedang dalam proses pembentukan tim reformasi kepolisian yang komprehensif. Inisiatif ini diwujudkan melalui pembentukan Komite Reformasi Polri, yang secara langsung dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
 
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, telah mengonfirmasi bahwa tokoh penting seperti Mahfud MD diundang untuk bergabung dalam tim reformasi kepolisian ini. Menurut Prasetyo, pengumuman resmi mengenai susunan tim ini diharapkan akan dilakukan pada pekan mendatang.
 
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembentukan Komite Reformasi Kepolisian bertujuan untuk melakukan perbaikan dan evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
 
Komite ini akan bertugas untuk:
 
- Mengevaluasi struktur organisasi, sistem, dan proses kerja Polri.
- Memberikan rekomendasi perbaikan dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi peralatan, dan peningkatan efektivitas penegakan hukum.
- Memastikan implementasi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam tubuh Polri.
- Meningkatkan sinergi antara Polri dengan lembaga-lembaga negara lainnya serta masyarakat sipil.
 
Dengan adanya komite ini, diharapkan Polri dapat menjadi institusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menghadapi berbagai tantangan keamanan dan ketertiban di era modern.

  Sumber: Kompas tv
Baca Juga
Baca Juga
Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak